Jakarta – Manyota.id | Bupati Mandailing Natal (Madina), HM. Jafar Sukhairi Nasution, turut serta dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II tahun 2023. Acara yang digelar di Cendrawasih Center, Jalan Gatot Subroto No. 1 Jakarta Pusat, pada Senin (08/07/2024), ini mengusung tema “Menguatkan Pondasi Keuangan Negara Menuju Indonesia Emas Tahun 2045”.
Acara ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, serta para pimpinan lembaga negara, kementerian, kepala daerah, BUMN, dan pejabat tinggi lainnya. Setelah penyerahan LHP LKPP dan IHPS II tahun 2023, acara dilanjutkan dengan seminar nasional yang mengulas strategi penguatan keuangan negara menuju Indonesia Emas 2045.
Dalam laporan tahun 2023 yang diaudit oleh BPK, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diberikan, meskipun ditemukan 14 permasalahan terkait kelemahan pengendalian internal. BPK terus berupaya mendukung pemberantasan korupsi melalui pemeriksaan investigatif dan penghitungan kerugian negara, dengan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada instansi berwenang untuk tindakan lebih lanjut. Salah satu hasil signifikan adalah penyelamatan keuangan negara sebesar 55,97 triliun Rupiah pada periode 2015-2023.
Presiden Joko Widodo dalam sambutannya memberikan penghargaan kepada BPK RI atas dedikasinya dalam melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara. “WTP bukanlah sebuah prestasi, melainkan kewajiban kita semua dalam menggunakan APBN dan APBD dengan baik. Ini uang rakyat, ini uang negara, jadi kewajiban kita untuk mempertanggungjawabkannya dengan baik pula,” tegas Jokowi.
Presiden juga menekankan pentingnya fokus pada capaian yang langsung dirasakan oleh rakyat dan mendorong kemajuan negara. “Prosedur yang rumit masih ada dalam praktik di lapangan dan mudah disalahkan dalam pemeriksaan. Ini menjadi sumber ketakutan bagi aparat pemerintah kita,” ujar Jokowi. Ia berharap agar struktur yang telah berjalan dengan baik terus dilanjutkan, disertai dengan sinkronisasi regulasi dan penyederhanaan prosedur untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan.
Ketua BPK RI, Dr. Isma Yatun, CSFA, CFrA, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi terhadap upaya pemerintah dalam mengelola APBN secara optimal. “Sinergi pemerintah bersama pemangku kepentingan telah membawa kondisi ekonomi dan sosial kita pasca pandemi relatif lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lain,” ujarnya. Dr. Isma juga menekankan peran strategis BPK dalam memastikan keuangan negara digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
“Kehadiran BPK di Ibu Kota Negara dan perwakilan di setiap provinsi sesuai amanat konstitusi menjadikan BPK sebagai garda terdepan dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang akuntabel, baik di tingkat pusat maupun daerah,” sebutnya. Ketua BPK juga memberikan apresiasi kepada seluruh perwakilan BPK atas sumbangsih dan dedikasi yang tulus dalam pelaksanaan amanah konstitusional.
Dengan terselenggaranya acara ini, diharapkan seluruh pihak dapat lebih bersinergi dan berkomitmen dalam mengelola keuangan negara dengan lebih transparan dan akuntabel, demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.(red)
About The Author
