Madina – Manyota.id | Kelompok mahasiswa Cipayung Plus Mandailing Natal (Madina), yang dikenal sebagai gabungan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI), telah memutuskan untuk tidak menggelar aksi unjuk rasa terkait seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Alasan utama mereka adalah keinginan untuk menjaga netralitas.
Menurut Ketua PC PMII Madina, Ahmad Rizal, keputusan ini diambil untuk menghindari potensi penyalahgunaan aksi oleh berbagai pihak, terutama dalam konteks momen politik yang sedang berlangsung. “Kami, Cipayung Plus, menyadari bahwa aksi pada hari yang sama dengan aksi peserta PPPK dapat sarat ditunggangi oleh kepentingan tertentu, apalagi di tengah situasi politik seperti sekarang,” ujar Ahmad Rizal pada Selasa (02/01/2024).
Sementara Cipayung Plus memilih netralitas, Ketua HMI Cabang Madina, Muhammad Riswan, memastikan bahwa pihaknya tetap akan melaksanakan aksi sebagai bentuk kepedulian terhadap isu ini. Surat pemberitahuan aksi Cipayung Plus, yang ditandatangani oleh Ketua HMI MPO Madina, Muhammad Zulfahri, telah disebar dan menjadi bukti komitmen mereka.
Dalam rilis pers yang beredar, HMI menyoroti masalah serius terkait situasi pendidikan di Madina, khususnya terkait seleksi PPPK. Mereka mengklaim bahwa para guru di Madina merasa dicurangi dalam pelaksanaan seleksi tersebut.
Menurut keterangan pers mereka, para guru yang dianggap sebagai pahlawan tanpa tanda jasa diperlakukan tidak adil, diduga karena menolak memberikan sejumlah nominal biaya. Selain itu, pemberian nilai tambahan SKTT (Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan) dinilai tidak masuk akal.
HMI menilai penilaian dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Dinas Pendidikan tidak manusiawi dan bertentangan dengan prinsip keadilan. Mereka mengecam perlakuan yang dianggap tidak wajar terhadap guru yang telah berjuang memperjuangkan regenerasi bangsa.
Dalam sikap tegasnya, HMI meminta agar pihak yang terlibat dalam dugaan kecurangan seleksi PPPK segera diusut hukum dan dicopot dari jabatannya. “Kami berharap agar tindakan ini tidak hanya sebagai pembelaan terhadap hak-hak guru, namun juga sebagai langkah nyata dalam menjaga nama baik Madina secara umum,” tambah mereka.
Dengan munculnya kisruh terkait seleksi PPPK ini, HMI Madina menekankan pentingnya pemerintah untuk bersimpati dan berempati terhadap guru-guru yang menjadi tulang punggung pembangunan di Mandailing Natal.
Mereka mengajukan desakan agar keresahan dan dugaan kecurangan yang dialami para guru tidak dijadikan bahan candaan atau hinaan.
Dalam rangka menyuarakan aspirasi mereka, HMI Madina telah menjadwalkan aksi protes pada Kamis, 4 Januari 2024, di halaman Kantor Bupati Madina. Selain itu, mereka berencana menyurati Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk menyoroti isu ini dan meminta perhatian pemerintah pusat terkait dengan situasi yang sedang berkembang di Madina.(Red)
About The Author
