MADINA – Manyota.id | Massa Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Mandailing Natal (GMPM) melakukakan aksi unjuk rasa ke kantor Kejari Kabupaten Mandailing Natal (Madina) terkait kepemimpinan Elpi Yanti harahap yang menjabat sebagai Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Madina.
Aksi unjuk rasa itu berlangsung pada Rabu (9/8/2023). Dan hal serupa juga pernah dilakukan massa GMPM, waktu itu mereka melakukan demo di Kantor Dinas PUPR dan Kantor Bupati Madina.
“Aksi ini merupakan aksi lanjutan jilid dua, untuk menuntut Plt Dinas PUPR Madina Elpi Yanti diperiksa oleh penegak hukum. Sebab kami ( dari massa GMPM) menduga kuat Plt kadis terlibat dalam jual beli proyek dan adanya intervensi untuk memenangkan perusahaan rekanannya,” ujar Ahmad Hidayat, Ketua GMPM kepada wartawan.
Untuk itu, massa GMPM meminta Kejari Madina agar segera memeriksa Plt Kadis PUPR Madina sesuai tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa di depan kantor Kejari Madina.
“Selain itu kami juga meminta kepada Bupati untuk segera mencopot sekaligus Menonjobkan Elpi Yanti sebagai Plt Kepala Dinas PUPR Madina,” pungkasnya.
Dia menambahakan dalam aksi unjuk rasa terkait persoalan yang ada di Dinas PUPR, katanya ada tiga titik lokasi yang akan mereka datangi.
Namun, karena waktu sudah mulai sore ditambah lagi cuaca yang tidak mendukung. Dikatakan Dayat, sehingg mereka menyapakati aksi unjuk rasa berikutnya massa GMPM akan ke Kantor Dinas PUPR dan Kantor Bupati Madina dilakukan waktu dekat.
“Sebenarnya hari ini kita mau turun aksi di tiga titik yaitu Kejari Madina, Kantor Bupati dan Dinas PUPR Madina. Namun berhubung massa GMPM secara bergantian orasi cukup lama di tambah lagi diskusi tanya jawab dengan pihak Kejari cukup alot dan hujan juga cukup deras sedangkan waktu sudah menunjukkan kurang lebih pukul 16:00.
“Sehingga GMPM memutuskan aksi hari ini cuma di Kejaksaan Negeri Madina dan insyaallah akan melanjutkan aksi jilid III dalam jangka waktu dekat,” kata Dayat.
Massa GMPM juga mengatakan Plt Kadis PUPR Madina Elpi Yanti tidak usah merasa lebay soal batalnya mereka melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Dinas PUPR Madina.
“Nanti kami akan melakukan aksi jilid ke 3 dengan melakukan konsolidasi masif, kami pastikan gerakan ini akan lebih besar dengan membawa mobil komando, silahkan hadir (Plt Kadis PUPR Madina) nanti di aksi jilid ke 3,” Rizki Ahmad Fauzi, selaku Koordinator aksi.
Maka dalam aksi lanjutatan nanti, massa GMPM menyarakan Plt Kadis PUPR Madina Elpi Yanti berkenan hadir untuk dapat beradu argumen.
“Harap Plt Kadis tetap berada di kantor dalam aksi kami nanti, GMPM siap adu data dan argumen terkait yang kami soalkan nanti. Yang penting jangan lari, ” pungkasnya.
Adapun Tuntutan Aksi massa GMPM terkait soal Plt Dinas PUPR Madina.
“Meminta Bupati untuk mengevaluasi kinerja Dinas PUPR Madina karena di nilai banyaknya Proyek yang bermasalah yang dikerjakan Dinas PUPR Madina.
“Meminta Bupati untuk Mencopot dan Menonjobkan Plt Kadis PUPR Madina karena diduga kuat terlibat jual beli proyek dan dan diduga adanya intervensi dalam pelelangan tender untuk memenangkan Perusahaan rekanannya.
“Meminta Bupati Madina untuk Menindak Tegas Kadis PUPR Madina karena diduga salah satu Mafia Proyek di lingkup PUPR Madina yang telah merusak Pemerintahan Mandailing Natal.
“Menuntut Bupati dan Wakil Bupati Madina untuk segera membersihkan seluruh oknum mafia proyek dari lingkup PUPR Madina.
“Meminta Kepala Kejaksaan Negeri Madina untuk segera memanggil dan memeriksa Kadis PUPR Madina karena diduga kuat terlibat Jual Beli Paket/Proyek,serta diduga adanya intervensi untuk memenangkan Perusahaan rekanannya.
“Meminta Kejari Madina untuk Memeriksa Kadis PUPR Madina terkait banyaknya proyek yang diduga mangkrak dan cenderung dikerjakan asal jadi.
“Meminta Kejari Madina untuk memeriksa SPJ Kadis PUPR Madina karena diduga kuat ada Manipulasi SPJ.
“Meminta Kejari Madina untuk tidak main mata dengan Kadis PUPR Madina yang diduga kuat sebagai mafia proyek di Pemkab Madina.
“Meminta Kejari Madina untuk memeriksa Kadis PUPR Madina terkait dugaan Mark up beberapa proyek yang diduga bermasalah di antaranya:
– Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sinonoan
– Muara Batang Angkola dengan pagu anggaran 3 M bersumber dari APBD 2022,namun diduga kuat tidak sesuai spesifikasi.
-Pembangunan Jembatan Aek Pulogos Ruas Jalan Kayu Laut – Sirambas dengan pagu anggaran kurang lebih 750 JT bersumber dari APBD 2022,namun diduga kuat mangkrak dan asal jadi.
-Meminta Kejari Madina untuk memeriksa Kadis PUPR terkait dugaan kuat Mark up proyek Peningkatan Jalan H. Adam Malik (Jl. Lingkar Barat) dengan pagu anggaran kurang lebih 4.4 M,yang bersumber dari APBD 2022,namun diduga kuat tidak sesuai spesifikasi.
“Meminta Kadis PUPR untuk segera mundur dari jabatannya karena dinilai tidak profesional dalam menjalankan tugasnya.(Red/team)
About The Author
