Madina – Manyota.id | Dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Mandailing Natal (Madina) yang diadakan pada Senin (5/8) di kantor DPRD Madina, Desa Parbangunan, Wakil Bupati Mandailing Natal, Atika Azmi Utammi Nasution, menegaskan pentingnya respons tegas dan tindakan nyata terhadap rekomendasi DPRD untuk mengoptimalkan program pembangunan daerah.
Atika menyatakan bahwa rekomendasi DPRD bukan sekadar saran administratif, melainkan instrumen krusial untuk perbaikan substansial dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program. “Rekomendasi ini mencerminkan evaluasi mendalam yang harus diterjemahkan menjadi langkah-langkah konkret.Kami berkomitmen untuk menjadikannya sebagai dasar untuk reformasi menyeluruh dalam tata kelola pembangunan,” tegasnya.
Wakil Bupati menjelaskan bahwa Pemkab Madina akan melakukan perbaikan menyeluruh di setiap tahap pengelolaan pembangunan. “Dari perencanaan hingga pelaporan, rekomendasi DPRD akan diimplementasikan secara efektif untuk memberikan dampak positif langsung kepada masyarakat,” ungkap Atika.
Sidang paripurna ini menjadi momen penting dalam proses evaluasi kinerja pemerintah daerah. Atika memberikan penghargaan kepada Badan Anggaran DPRD atas dedikasinya dalam menelaah dan mengevaluasi ranperda. “Kami menghargai upaya dan dedikasi Badan Anggaran DPRD, namun implementasi dari rekomendasi ini harus menjadi prioritas utama untuk memastikan perbaikan yang signifikan dalam program pembangunan,” ujarnya.
BACA JUGA :
Sidang paripurna dimulai terlambat sekitar pukul 17.35 WIB, mengalami keterlambatan sekitar 7 jam dari jadwal yang telah ditetapkan. “Keterlambatan ini menyoroti perlunya perbaikan dalam manajemen waktu rapat. Efisiensi dalam pengelolaan jadwal dan agenda sangat penting untuk memastikan proses evaluasi dan pengambilan keputusan berjalan dengan lancar,” tambah Atika.
Dengan penekanan ini, Pemkab Madina berharap rekomendasi DPRD tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi diimplementasikan dengan efektif untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pembangunan di Kabupaten Mandailing Natal. Tindakan nyata terhadap rekomendasi ini diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas dan transparansi serta membawa manfaat yang signifikan bagi masyarakat.(Red)