Madina – Manyota.id | Kisruh hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Mandailing Natal (Madina) menuai kritik tajam dari anggota DPRD Madina, Zubaidah Nasution, yang berasal dari Fraksi Partai Golkar.
Zubaidah menyebut perlakuan terhadap peserta seleksi sebagai tindakan kedzoliman yang hanya bisa dilakukan oleh psikopat.
Menurut Zubaidah, pengumuman tengah malam dan ketidakadilan terhadap para guru yang dipertontonkan secara nyata merupakan bukti bahwa pemerintah telah ingkar terhadap UUD 1945. Sebagai Ketua Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) Madina, ia menyatakan bahwa pemerintah telah kehilangan hati nurani.
Zubaidah meminta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Abdul Hamid Nasution serta Kepala Dinas Pendidikan Madina Dollar Hafriyanto Siregar untuk memberikan penjelasan terkait kekisruhan ini.
Selain itu, ia menyerukan agar Bupati Madina bersikap tegas dengan memberhentikan keduanya, bukan hanya melakukan evaluasi.
“Hari ini bupati harus bisa mengatakan ‘cukup sudah’ kepada kadisdik dan kaban BKPSDM. Kalau tidak, besok akan ada lagi yang mereka lakukan dengan seenaknya,” tegas Zubaidah.
Anggota DPRD Golkar ini berharap agar kisruh ini menjadi perhatian anggota DPRD Madina lainnya, sehingga dalam waktu dekat dapat dibentuk panitia khusus (Pansus) PPPK untuk mengatasi permasalahan ini.
Sebelumnya, ratusan peserta PPPK di Kabupaten Madina telah memprotes hasil seleksi yang dianggap tidak adil.
Para peserta merasa dicurangi karena terjadi pengurangan nilai yang tidak jelas. Berkumpul di Masjid Agung Nur Alan Nur Aek desa Parbangunan kecamatan Panyabungan. mereka mempertimbangkan aksi unjuk rasa dan melaporkan pejabat terkait ke Poldasu dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu).
About The Author
